PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS & KUALITAS SDM

JOGJA, 8 Desember 2010
Pendidikan gratis telah lama menjadi impian masyarakat Indonesia sejak negara ini merebut kemerdekaanya. Kini beberapa daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten telah menjalankan program pendidikan gratis demi tercapainya keadilan bagi seluruh warga masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar (wajib), yang juga merupakan amanat UUD 1945 pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Salah satu daerah yang menjalankan program tersebut adalah Kabupaten Buol, dimana kebijakan pemerintah daerah (pemda) adalah pendidikan gratis untuk semua tingkat pendidikan dasar dari SD-SMA dan untuk semua lapisan masyarakat. Pemda Buol terbilang berani mencanangkan program ini

Pendidikan Gratis Dambaan Masyarakat
Tidak bisa dipungkiri bahwasannya tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam manisnya pendidikan, karena banyak warga miskin yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia Pada maret 2010 tercatat 13 persen.

Oleh karena itu ketika masyarakat dalam hal ini masyarakat Buol mendengar bahwa pemda Buol akan mencanangkan program pendidikan gratis dari tingkat SD-SMA dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu menyambut hangat program tersebut.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (disdikpora) kabupaten Buol yang diwakili oleh Mastar N. Ain selaku sekertaris disdikpora dalam wawancara via telephone dengan Benang Merah beberapa waktu lalu, mengaku bahwa program ini membuka peluang yang sangat besar bagi para orangtua yang dulunya tidak bisa menyekolahkan anaknya karena ketiadaaan biaya untuk bisa masuk sekolah, bahkan warga dari kabupaten lain yang juga memiliki masalah yang sama mencari jalan keluar dengan menyekolahkan anaknya ke Buol.

Hal tersebut tentu bak gayung bersambut, pemerintah menyajikan pendidikan gratis dan masyarakat mencicipinya. Pendidikan gratis ini telah berjalan selama hampir tiga tahun di Buol, masyarakat sepatutnya tidak hanya menjadi pendamba tetapi juga harus menjadi pengawal, dimana masyarakat khususnya orangtua siswa harus ikut berperan aktif dalam proses pendidikan anak. Setuju atau tidak, realitasnya pendidikan gratis tidak selamanya menjamin mutu yang baik bagi siswa, apalagi kalau melihat kondisi proses belajar-mengajar yang kurang efektif dan efisien disekolah-sekolah di Buol.

Pro Kontra Pendidikan Gratis
Bagi yang pro dengan program pendidikan gratis mengatakan bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penurunan angka anak putus sekolah, sekolah gratis bagi orangtua bisa mengurangi beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Tetapi tidak sedikit juga masyarakat Buol, mulai dari praktisi pendidikan hingga orangtua siswa merasa kurang puas dengan pendidikan gratis. Bahkan ada yang tidak setuju dengan program tersebut hingga kini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya.

Pertama, ketidakpuasan sekaligus kekhawatiran dari pihak orangtua siswa dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. akan membuat anak mereka tidak nyaman saat belajar disekolah, yang juga berpengaruh pada mutu pendidikan si anak.

Kedua, terkait dengan point pertama mengenai sarana dan prasana yang tidak seimbang dengan jumlah siswa. Pendidikan gratis di Buol menyebabkan membludaknya jumlah siswa dengan ketidaksiapan ruang kelas yang cukup. Didasari oleh hal tersebut pihak sekolah yang tidak diperbolehkan membatasi siswa yang masuk kesekolahnya oleh pemda, menjadi kewalahan menampung para siswa tersebut. Sehingga penggunaan ruang kelas tidak lagi efisien, bahkan sampai diberlakukan sekolah sore untuk siswa-siswa yang tidak bisa belajar dipagi hari.

Ketiga, kesulitan untuk pemenuhan aplikasi belajar-mengajar dalam kelas oleh guru. Guru mengeluhkan susahnya untuk meminta siswa agar membeli modul atau buku pelajaran karena akan dianggap melakukan pungutan liar (pungli), sementara dana untuk itu diakui oleh salah seorang guru yang tidak ingin diketahui namanya, tidak ada. Bahkan untuk hal kecil seperti susahnya membeli spidol sebagai alat pendukung guru dalam proses mengajar. Hal tersebut dikarenakan indikator gratis yang telah ditentukan oleh pemda mencakup iuran komite/BP3. kebijakan diluncurkannya program ini menyamakan kemampuan materi antara orang tua murid yang mampu dan tidak mampu. Akibatnya, sekolah kekurangan sumber dana yang potensial.

Keempat, Masalah mutu tenaga pengajar yang masih rendah di Buol. Mengapa demikian? Pendidikan gratis di Buol menyebabkan membludaknya jumlah siswa sementra jumlah tenaga pengajar dihampir tiap sekolah terbilang minim. Pemerintah sendiri pada awal-awal pelaksanaan pendidikan gratis yaitu pada November 2008 mencari jalan keluar dengan mengangkat lebih dari seribu guru kontrak atau guru Bantu. Tetapi apakah hal tersebut bisa menjamin terjadinya proses belajar yang efektif dalam kelas? Tanpa menguji terlebih dahulu penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran kepada para guru kontrak tersebut. 

 to be continued....