Tokoh : Ibu Muslimah, Cahaya Bagi Laskar Pelangi

Ibu Muslimah

Suatu pagi di tanah Belitong Timor pada pertengahan 1970-an, sepuluh anak yang berjuluk Laskar Pelangi ketakutan. Hujan turun amat deras dan petir menyambar-nyambar sementara ibu guru mereka belum juga datang. Andrea Hirata kecil dan sembilan temannya merapat di dinding papan agar terhindar dari semburan air hujan yang masuk lewat atap seng yang bolong menutupi sekolah reot bak gudang kopra itu. Mereka yakin ibu guru, Ibu Muslimah, pasti datang. Sebab, Ibu Mus (panggilan Ibu Muslimah) bukan tipe guru yang gampang bolos atau semangat mengajar mudah runtuh gara-gara hujan. Benar saja, Ibu Mus datang berpayung daun pisang.

Itulah sepenggal kisah Ibu Muslimah dalam perjalanan panjangnya mengawal 10 siswa “Aneh” yang dia juluki Laskar Pelangi. Serba minim dan memprihatinkan kondisi yang dialami Ibu Mus tiga dasawarsa lampau. Sementara perempuan seusianya sibuk bersolek dan bermain, Ibu Mus yang kala itu berumur 20 tahun justru mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantung, Belitong Timur yang tak menjamin kantong bisa tebal. Bagaimana tidak  mengajar di sekolah reot, mengurusi anak-anak miskin, gaji cuma 3.000 ribu rupiah perbulan yang kadang di bayar 1.300 ribu rupiah. Luar biasanya, semuanya dilakoni dengan ikhlas.

Beliau menyikapi kenyataan pahit ini secara positif. Hal itu tak menyebabkannya pasrah pada nasib, namun malah menjadi ”bahan bakar” demi mengejar ketertinggalan. Ibu Mus memompa semangat belajar murid dengan menampilkan sosok figur besar, seperti Soekarno dan Galileo. Dorongan kian efektif karena Laskar Pelangi juga punya motivasi diri akibat perlakukan diskriminasi, yaitu tak boleh sekolah di SD favorit PN Timah dan disekat oleh papan pembatas bertulis ”Dilarang masuk buat orang jang tida punja hak”. Ibu Mus tidak terlalu kesulitan mengarahkan mereka. Pasalnya, telah dibangun atmosfer spirit pendekatan belajar-mengajar Ibu Mus dan murid-muridnya, dan memanggil mereka dengan sebutan ”nak”, panggilan sayang dari kata ”anak”.

Para murid tiada merasa diperlakukan berbeda-beda. Ibu Mus membimbing dengan penuh kasih sayang, semua disemangati, sesuai kapasitas mental dan pikiran masing-masing. Tersedianya unsur guru yang mengajar dengan paradigma inklusi itu yang lebih sulit dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi ketimbang sekadar mengadakan komposisi kelas yang inklusi. Sebutlah tokoh Harun. Anak itu mempunyai kelainan mental, tapi Harun tetap merasa dihargai dan diperlakukan setara dengan temannya.

Dia perempuan sederhana, jauh dari hiruk pikuk kota, hidup di tengah masyarakat yang terbelit kemiskinan, tapi sekarang ia menjadi tokoh idola banyak orang di kala mereka kehilangan pegangan.Pada intinya, kehadiran Ibu Muslimah kembali mengingatkan kepada kaum oemar bakri: guru adalah kunci keberhasilan siswa. Dan, Ibu Muslimah telah menyalakan alarm peringatan pada kita semua bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk berhenti belajar dan bukan tak mungkin sebuah sekolah kecil dengan segala keterbatasannya mampu melahirkan kreativitas yang melampaui sekolah favorit yang mapan baik dari segi pengajarannya maupun fisik.

Harapannya, semoga di negeri ini hadir seribuan guru macam Ibu Muslimah yang getol meniupkan semangat pendidikan bagi anak didiknya meski terjepit dalam situasi kemiskinan.(icham/bm).

Ibu Muslimah Dan Laskar Pelangi-nya

Tokoh Ibu Muslimah Dalam Laskar Pelangi

Lanjutan : PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS & KUALITAS SDM

Pendidikan Gratis VS Kualitas Pendidikan Tindakan mengangkat ribuan guru bantu oleh pemda memang bisa menjadi jalan keluar dalam mengimbangi jumlah siswa sekolah, akan tetapi mutu dari guru kontrak seharusnya diperhatikan juga, kalau hanya berbekal ijazah sarjana/D-IV tanpa ada semacam pelatihan menjadi tenaga pengajar sebelumnya, maka segalanya akan menjadi nonsense, dan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan akan sia-sia.

Salah seorang warga Bunobogu mengatakan bahwa ia lebih baik menyekolahkan anaknya ke Jakarta, ia rela jauh-jauh mengirim anaknya untuk bersekolah karena ia tidak puas dengan kondisi sekolah di Buol yang SDM gurunya masih sangat rendah, dan bahwa percuma gratis tapi mutunya tidak ada.

Dalam salah satu media massa lokal online yang diposkan pada 1 desember 2010 diberitakan bahwa Sebanyak 147 tenaga guru kontrak daerah, terancam dipolisikan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, menyusul adanya dugaan pemalsuan tandatangan pejabat oleh tenaga pendidik tersebut (*katanya dari sumber terpercaya). Apalagi ini? Ketika pemerintah menggembar-gemborkan peningkatan mutu pendidikan muncul masalah yang memalukan kalangan pendidikan seperti ini, sungguh tragis. Bagaimana akan terjalin hubungan berkualitas antara siswa dan guru kalau pada prosesnya sudah dihiasi kebohongan.

Tidak hanya itu saja pembelajaran moral dan budaya yang baik pada siswa masih sangat kurang, disitulah peran aktif guru dalam membina para siswanya diperlukan, bukan melulu dalam kelas tetapi juga diluar kelas seperti dalam kegiatan ekstrakulikuler. “Ya bagaimana bisa memaksimalkan kegiatan ekstrakulikuler, kalau dananya tidak ada? Mau memungut dari teman-teman siswa nanti disangka pungli”, keluh salah satu mantan pengurus OSIS SMA 2 Lipunoto. Sungguh sebuah ironi.

Mengenai masalah kualitas tidak sedikit kalangan akademisi yang menilai bahwa pendidikan gratis kemudian hanya bicara soal gratis tapi mutunya compang-camping. Menurut beberapa akademisi tersebut pemberlakuan pendidikan gratis pada prakteknya sedikit banyak mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat belajar para siswa, dan penurunan tingkat kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Jangankan kesadaran untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh praktisi pendidikan, malahan timbul kurang rasa harus sekolah oleh siswa, karena segalanya gratis. Realitas menunjukkan bahwa kebanyakan dari guru sekolah gratisan kemudian mengalami keterbatasan mengembangkan diri dan akhirnya akan kesulitan memotivasi siswa sebab harus berpikir soal ”Kemakuran”. Yang lebih celakanya lagi jika ada guru berpikiran : pelayanan pada peserta didik hanya sebesar honor saja. Jika demikian situasinya, maka sekali lagi “jauh panggang dari api” untuk menaikkan mutu pendidikan.
 

 

Program Pendidikan Gratis, Komitmen & kualitas SDM
Dalam menjalankan program pendidikan gratis tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, menurut pemda Buol bahwa dana pendidikan gratis untuk tingkat SD-SMP 70% didapatkan dari APBN (dana BOS), dan 30% dari APBD, sementara untuk tingkat SMA 100% ditanggung oleh daerah atau dari APBD. Anggaran yang sangat besar yang kemudian mengorbankan pembangunan dibidang lain. Pembangun infrastruktur daerah contohnya, jalan yang merupakan prioritas penting bagi pembangunan suatu daerah, sangat lamban progresnya di Buol. Padahal ini juga merupakan prasarana yang sangat penting untuk menunjang kenyamanan warga dalam melakukan aktivitasnya, termasuk aktivitas pendidikan.

Kabupaten Buol tidak sendiri sebagai pelaksana pendidikan gratis di Indonesia tetapi ada dibeberapa daerah lain seperti Sleman, Kudus, Demak, dan Bangka yang tentunya menjalankan program ini dengan indikator gratis, yang sesuai dengan kemapuan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah Buol bisa berbangga karena bertepatan pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-65 PGRI 2 desember kemarin kepala daerah Buol bersama kepala-kepala daerah diatas ikut mendapat penghargaan Satyalencana Pembangunan Bidang Pendidikan yang diberikan langsung oleh Presiden RI kepada kepala daerah yang mempunyai komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.

Dengan adanya pendidikan gratis ini memang membuka peluang bagi tersedianya SDM daerah yang menempuh pendidikan dasar, tetapi soal menjamin tercapainya SDM daerah yang memiliki kualitas yang baik, untuk siap ditempatkan diberbagai bidang-bidang pembangunan daerah dan bekerja secara professional, jika melihat perkembangannya sejauh ini hal tersebut masih jauh.

Tanpa bermaksud menggurui pihak pemerintah daerah, dengan melihat kondisi yang dipaparkan diatas, banyak hal mengenai kritikan bagi pemerintah, serta bentuk usaha pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal pendidikan. Maka alangkah baiknya jika pemerintah mempertimbangkan kembali dua opsi berikut disamping pendidikan gratis. Pertama, sekolah murah, dan program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Kedua, diadakannya kebijakan yang mampu memberikan subsidi kepada yang tidak mampu, artinya diberlakukan subsidi silang. Agar bisa tercapai keseimbangan dalam pembangunan diberbagai aspek di daerah, juga bisa lebih memicu para tenaga pendidik dan anak didik dalam menghasilkan SDM yang berkualitas bukan sekedar berkuantitas. 

 

Kita semua tentu berharap bahwa kita dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tapi Undang-Undang Dasar juga mengajarkan kita untuk bercermin dengan kemampuan kita sendiri agar kita lebih mendahulukan mutu yang baik daripada sekedar menjalankan.

PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS & KUALITAS SDM

JOGJA, 8 Desember 2010
Pendidikan gratis telah lama menjadi impian masyarakat Indonesia sejak negara ini merebut kemerdekaanya. Kini beberapa daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten telah menjalankan program pendidikan gratis demi tercapainya keadilan bagi seluruh warga masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar (wajib), yang juga merupakan amanat UUD 1945 pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Salah satu daerah yang menjalankan program tersebut adalah Kabupaten Buol, dimana kebijakan pemerintah daerah (pemda) adalah pendidikan gratis untuk semua tingkat pendidikan dasar dari SD-SMA dan untuk semua lapisan masyarakat. Pemda Buol terbilang berani mencanangkan program ini

Pendidikan Gratis Dambaan Masyarakat
Tidak bisa dipungkiri bahwasannya tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam manisnya pendidikan, karena banyak warga miskin yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia Pada maret 2010 tercatat 13 persen.

Oleh karena itu ketika masyarakat dalam hal ini masyarakat Buol mendengar bahwa pemda Buol akan mencanangkan program pendidikan gratis dari tingkat SD-SMA dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu menyambut hangat program tersebut.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (disdikpora) kabupaten Buol yang diwakili oleh Mastar N. Ain selaku sekertaris disdikpora dalam wawancara via telephone dengan Benang Merah beberapa waktu lalu, mengaku bahwa program ini membuka peluang yang sangat besar bagi para orangtua yang dulunya tidak bisa menyekolahkan anaknya karena ketiadaaan biaya untuk bisa masuk sekolah, bahkan warga dari kabupaten lain yang juga memiliki masalah yang sama mencari jalan keluar dengan menyekolahkan anaknya ke Buol.

Hal tersebut tentu bak gayung bersambut, pemerintah menyajikan pendidikan gratis dan masyarakat mencicipinya. Pendidikan gratis ini telah berjalan selama hampir tiga tahun di Buol, masyarakat sepatutnya tidak hanya menjadi pendamba tetapi juga harus menjadi pengawal, dimana masyarakat khususnya orangtua siswa harus ikut berperan aktif dalam proses pendidikan anak. Setuju atau tidak, realitasnya pendidikan gratis tidak selamanya menjamin mutu yang baik bagi siswa, apalagi kalau melihat kondisi proses belajar-mengajar yang kurang efektif dan efisien disekolah-sekolah di Buol.

Pro Kontra Pendidikan Gratis
Bagi yang pro dengan program pendidikan gratis mengatakan bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penurunan angka anak putus sekolah, sekolah gratis bagi orangtua bisa mengurangi beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Tetapi tidak sedikit juga masyarakat Buol, mulai dari praktisi pendidikan hingga orangtua siswa merasa kurang puas dengan pendidikan gratis. Bahkan ada yang tidak setuju dengan program tersebut hingga kini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya.

Pertama, ketidakpuasan sekaligus kekhawatiran dari pihak orangtua siswa dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. akan membuat anak mereka tidak nyaman saat belajar disekolah, yang juga berpengaruh pada mutu pendidikan si anak.

Kedua, terkait dengan point pertama mengenai sarana dan prasana yang tidak seimbang dengan jumlah siswa. Pendidikan gratis di Buol menyebabkan membludaknya jumlah siswa dengan ketidaksiapan ruang kelas yang cukup. Didasari oleh hal tersebut pihak sekolah yang tidak diperbolehkan membatasi siswa yang masuk kesekolahnya oleh pemda, menjadi kewalahan menampung para siswa tersebut. Sehingga penggunaan ruang kelas tidak lagi efisien, bahkan sampai diberlakukan sekolah sore untuk siswa-siswa yang tidak bisa belajar dipagi hari.

Ketiga, kesulitan untuk pemenuhan aplikasi belajar-mengajar dalam kelas oleh guru. Guru mengeluhkan susahnya untuk meminta siswa agar membeli modul atau buku pelajaran karena akan dianggap melakukan pungutan liar (pungli), sementara dana untuk itu diakui oleh salah seorang guru yang tidak ingin diketahui namanya, tidak ada. Bahkan untuk hal kecil seperti susahnya membeli spidol sebagai alat pendukung guru dalam proses mengajar. Hal tersebut dikarenakan indikator gratis yang telah ditentukan oleh pemda mencakup iuran komite/BP3. kebijakan diluncurkannya program ini menyamakan kemampuan materi antara orang tua murid yang mampu dan tidak mampu. Akibatnya, sekolah kekurangan sumber dana yang potensial.

Keempat, Masalah mutu tenaga pengajar yang masih rendah di Buol. Mengapa demikian? Pendidikan gratis di Buol menyebabkan membludaknya jumlah siswa sementra jumlah tenaga pengajar dihampir tiap sekolah terbilang minim. Pemerintah sendiri pada awal-awal pelaksanaan pendidikan gratis yaitu pada November 2008 mencari jalan keluar dengan mengangkat lebih dari seribu guru kontrak atau guru Bantu. Tetapi apakah hal tersebut bisa menjamin terjadinya proses belajar yang efektif dalam kelas? Tanpa menguji terlebih dahulu penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran kepada para guru kontrak tersebut. 

 to be continued....